SUARASULTRA.COM, KONAWE – Demo memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (11/12/2018) yang digelar di depan Kantor Bupati Konawe berlangsung ricuh.
Aksi ini menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk segera memeriksa Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa terkait dugaan tindak pidana korupsi ( TIPIDKOR ).
Dalam orasinya Ilham Killing menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) seakan tidak punya nyali untuk mengungkap indikasi kuropsi yang terjadi di Bumi Konawe.
“Siapkah kita berjihad melawan korupsi. Siapkah kita berjihad melawan korupsi. Siapkah hari ini kita mengatakan bahwa KPK tidak berani memeriksa Bupati Konawe? Dan hari ini saya katakan bahwa KPK yang ada di Indonesia tidak berani membuka kasus kasus yang ada di Kabupaten Konawe sudara sudaraku,” teriak Killing sapaan akrabnya.
Menurut Killing, praktik korupsi yang terjadi di Konawe yang seharusnya menjadi atesnsi penegak hukum itu terkait penerbitan izin pertambangan yang diduga tidak melalui peroses yang benar.
Selain itu, massa aksi juga menyebut dana jaminan reklamasi dari perusahaan pemilik IUP tidak dikelola secara transparan oleh pemerintah daerah. Serta indikasi pengelolaan keuangan daerah yang amburadul sehingga mengakibatkan terjadinya defisit anggaran di daerah setempat secara berulang ulang.
“Dana DAK sertifikasi guru sebesar 34 Miliar tahun 2015 dialihakan ke tempat lain yang tidak jelas peruntukannya dan temuan BPK terkait perusahaan daerah (PERUSDA). Ini hanya bagian kecil kasus kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe,” katanya.
Massa aksi sempat bersitegang dengan pihak Kepolisian. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan polisi pada saat pihak keamanan tersebut hendak memadamkan kobaran api di lokasi aksi.
Ketgam : Keranda Mayat Bertuliskan KPK Mati di Konawe Dibakar oleh Massa Aksi
Diketahui, sejumlah massa aksi menyiapkan ban bekas di depan pintu gerbang kantor Bupati Konawe untuk kemudian dibakar bersama keranda mayat bertuliskan KPK sebagai simbol matinya KPK di Konawe.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Konawe, massa aksi yang menamakan diri Konsorsium Lembaga Pemerhati Kebijakan Daerah Kabupaten Konawe tersebut kemudian melanjutkan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
Sementara dalam pernyataan sikapnya, Konsorsium Lembaga Pemerhati Kebijakan Kabupaten Konawe meminta kepada KPK untuk segera memeriksa pimpinan daerah Kabupaten Konawe dalam hal ini Bupati Konawe terkait persoalan tersebut.
Selain itu Konsorsium ini juga meminta kepada Pemda Konawe untuk transparan terkait hasil pajak perusahaan Pertambangan, Perkebunan dan dan Dana jaminan reklamasi yang distorkan oleh pemilik IUP.
Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
